SEPUTAR FKADA

ANGGARAN DASAR

FORUM KOMUNIKASI ALUMNI DAARUL ULUUM KAMPUS 2

MUKADIMAH

Alumni Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 adalah bagian substansial dari almamater dan dengan semangat kekeluargaan dan keilmuan mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Pondok Pesantren Daarul Uluum.

Alumni Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 dengan bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya, menyadari akan tanggung jawabnya untuk ikut serta mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyadari akan kedudukan dan fungsi para alumni Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 kepada masyarakat dan almamater, maka dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para alumni Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 bertekad melanjutkan dan mengembangkan organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORUM KOMUNIKASI ALUMNI DAARUL ULUUM KAMPUS 2.

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN,

BENDERA DAN LAMBANG

 

Pasal 1

NAMA

 

Organisasi ini bernama FORUM KOMUNIKASI ALUMNI DAARUL ULUUM KAMPUS 2 disingkat FKADA.

 

Pasal 2

WAKTU

 

FKADA didirikan di Bogor pada tanggal 06 Juni 1999 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

KEDUDUKAN

FKADA berpusat di tempat kedudukan Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 Nagrak – Sukaraja Kabupaten Bogor.

 

Pasal 4

BENDERA DAN LAMBANG

 

Bendera dan Lambang FKADA adalah  bendera dan lambang yg berbentuk persegi delapan memiliki bentuk yang sama  dengan bendera dan lambang Pondok Pesantren Daarul Uluum yang bertuliskan FKADA di tengah-tengah lambang dan ditambah dengan tulisan FORUM KOMUNIKASI DAARUL ULUUM KAMPUS 2 di bawah gambar atau lambang.

 

 

 

BAB II

ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

 

Pasal 5

ASAS

 

FKADA berasaskan AD-ART Yayasan Pondok Pesantren Daarul Uluum Bogor

Pasal 6

SIFAT

 

FKADA bersifat kekeluargaan, berorientasi kepada pengabdian masyarakat dan almamater.

Pasal 7

TUJUAN

 

FKADA didirikan dengan tujuan:

  1. Membina dan mengembangkan semangat kekeluargaan dan keilmuan antar anggota FKADA dan unsur sivitas Pondok Pesantren Daarul Uluum kampus 2.
  2. Membantu almamater dalam melaksanakan misi Pondok Pesantren Daarul Uluum.
  3. Memelihara dan menjunjung tinggi nama Pondok Pesantren Daarul Uluum.
  4. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat, bangsa dan negara.

BAB III

KEANGGOTAAN

 

Pasal 8

KEANGGOTAAN

 

  1. Keanggotaan FKADA terdiri atas:
    1. Anggota Biasa
    2. Anggota Luar Biasa
    3. Anggota Kehormatan
  2. Anggota Biasa adalah setiap lulusan di lingkungan Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 dan Pesantren pendahulunya.
  3. Anggota Luar Biasa adalah:
    1. Setiap orang yang pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 minimal dua (2) semester berturut-turut  tetapi tidak selesai.
    2. Setiap peserta Pengabdian atau latihan di Pondok Pesantren Daarul Uluum yang lamanya minimal 1 (satu) tahun penuh.
    3. Setiap staf, pengajar yang tidak termasuk anggota biasa yang mengajar di Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 minimal 1 (satu) tahun penuh.
  4. Anggota Kehormatan adalah:
    1. Setiap orang yang memperoleh gelar ustadz/ah atau kiyai dari Pondok Pesantren Daarul Uluum yang bukan lulusan program pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2 atau Pesantren pendahulunya.
    2. Mereka yang dianggap telah berjasa pada Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2.

 

 

 

 

BAB IV

ORGANISASI

 

Pasal 9

STRUKTUR ORGANISASI

 

Struktur Organisasi FKADA terdiri atas:

  1. Pengurus FKADA Pusat
  2. Pengurus FKADA Angkatan
  3. Pengurus FKADA Wilayah

 

Pasal 10

PENGURUS FKADA PUSAT

  1. Pengurus FKADA Pusat adalah penyelenggara organisasi di tingkat pusat.
  2. Pengurus FKADA Pusat terdiri atas Pengurus Lengkap dan Pengurus Harian.
  3. Pengurus Lengkap FKADA Pusat terdiri atas Dewan Pertimbangan FKADA Pusat dan Pengurus Harian FKADA Pusat.
  4. Pengurus Harian FKADA Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh beberapa pengurus lainnya dan ditambah dengan Ketua-ketua Pengurus FKADA Angkatan secara ex-officio sebagai wakil ketua.
  5. Dewan Pertimbangan FKADA Pusat terdiri atas tokoh-tokoh senior dari masing-masing Angkatan dan Mudir serta Ketua Majelis Wali Santri secara ex-officio.

Pasal 11

PENGURUS FKADA ANGKATAN

 

  1. Pengurus FKADA Angkatan adalah penyelenggara organisasi di tingkat Angkatan dan berkedudukan di masing-masing Angkatan.
  2. Dalam satu Angkatan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Pengurus FKADA Angkatan.
  3. Pembentukan FKADA Angkatan hanya sah apabila telah dikukuhkan oleh Pengurus FKADA Pusat.
  4. Pembentukan FKADA Angkatan dilaporkan kepada Pengurus FKADA Pusat untuk disahkan secara administratif.

 

Pasal 12

PENGURUS FKADA WILAYAH

 

  1. Pengurus FKADA Wilayah adalah:
    1. Penyelenggara organisasi di tingkat propinsi dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dengan meliputi wilayah kerja seluruh propinsi bersangkutan.
    2. Penyelenggara organisasi di tingkat perwakilan di Luar Negeri dan berkedudukan di kota dimana Pengurus FKADA Wilayah tersebut didirikan.
  2. Pengurus FKADA Wilayah hanya dapat dibentuk apabila dalam wilayah kerjanya terdapat sekurang-kurangnya lima puluh (50) orang Anggota Biasa.
  3. Dalam satu wilayah hanya dapat dibentuk satu (1) Pengurus FKADA Wilayah dan khusus Propinsi Jawa Barat, Pengurus FKADA Wilayah tidak dapat dibentuk.
  4. Pembentukan Pengurus FKADA Wilayah dilaporkan ke Pengurus FKADA Pusat untuk disahkan secara administratif.

 

 

 

 

 

Pasal 13

MASA BAKTI PENGURUS

 

Masa Bakti Pengurus FKADA Pusat, Pengurus FKADA Angkatan dan Pengurus FKADA Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.

 

Pasal 14

PEMBATASAN MASA BAKTI KETUA UMUM FKADA

 

Paling lama seseorang dapat menjabat sebagai Ketua Umum FKADA di semua jenjang/tingkat kepengurusan adalah 2 (dua) periode masa bakti yang ditetapkan dalam dan/atau oleh Musyawarah Besar FKADA.

 

BAB V

KEKUASAAN TERTINGGI

 

Pasal 15

KEKUASAAN TERTINGGI ORGANISASI

Kekuasaan tertinggi FORUM KOMUNIKASI ALUMNI DAARUL ULUUM KAMPUS 2 berada pada Musyawarah Besar FKADA.

 

BAB VI

KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

 

Pasal 16

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

 

Keuangan dan kekayaan FKADA diperoleh dari:

  1. Iuran anggota.
  2. Bantuan yang bersifat tidak mengikat.
  3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan FKADA.

 

Pasal 17

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

 

Pada akhir periode masa bakti, Pengurus FKADA di semua jenjang/tingkat kepengurusan berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik setiap akhir periode kepengurusannya.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 18

MUSYAWARAH BESAR

 

  1. Musyawarah Besar FKADA merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi pada Organisasi FKADA.
  2. Musyawarah Besar FKADA berwenang untuk:
    1. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKADA.
    2. Menetapkan perubahan dan penyempurnaan dari Garis-garis Besar Program Kerja FKADA.
    3. Meminta dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pengurus FKADA Pusat periode sebelumnya.
    4. Memilih Ketua Umum Pengurus FKADA Pusat periode berikutnya.
  3. Musyawarah Besar FKADA mensahkan keanggotaan Dewan Pertimbangan FKADA Pusat yang diusulkan oleh utusan-utusan FKADA Pusat, Angkatan dan Wilayah
  4. Peserta yang dapat mengikuti Musyawarah Besar FKADA adalah Utusan-utusan Pengurus FKADA Pusat, FKADA Angkatan dan FKADA Wilayah yang mendapat mandat dan kekuasaan penuh dari Pengurus FKADA yang bersangkutan.
  5. Jumlah Peserta Peninjau dari tiap-tiap Pengurus yang dapat mengikuti Musyawarah FKADA ditentukan oleh Pengurus FKADA Pusat melalui Panitia Pelaksana Musyawarah FKADA.
  6. Musyawarah Besar FKADA diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan tempat pelaksanaannya ditentukan oleh Pengurus FKADA Pusat.
  7. Dalam hal Pengurus Pusat memandang perlu dilakukan pertemuan besar, dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Musyawarah Kerja Besar dalam 1 (satu) periode Pengurus Pusat.
  8. Dalam keadaan luar biasa dan mendesak dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa atas usul 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus FKADA Angkatan ditambah dengan 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus FKADA Wilayah.

 

Pasal 19

RAPAT-RAPAT

 

Rapat-rapat kepengurusan FKADA terdiri dari:

  1. Rapat Pengurus Lengkap FKADA Pusat sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  2. Rapat Pengurus Harian FKADA Pusat setiap waktu dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan yang dianggap perlu oleh Pengurus FKADA Pusat.
  3. Rapat Pengurus FKADA Angkatan dan Pengurus FKADA Wilayah sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.

 

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

 

Pasal 20

KEKUASAAN MENGUBAH ANGGARAN DASAR

Kekuasaan dan wewenang untuk merubah Anggaran Dasar FKADA hanya ada pada Musyawarah Besar FKADA dan sekurang-kurangnya diputuskan oleh 2/3 suara dari jumlah utusan yang hadir pada Musyawarah Besar FKADA tersebut.

 

BAB IX

PEMBUBARAN

 

Pasal 21

PROSEDUR PEMBUBARAN ORGANISASI

 

  1. Pembubaran organisasi FKADA hanya dapat dilakukan dengan suatu Musyawarah Besar Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah utusan dengan mandat penuh dari Pengurus FKADA Angkatan ditambah dengan 2/3 dari seluruh jumlah utusan dengan mandat penuh dari Pengurus FKADA Wilayah yang masing-masing memperoleh mandat penuh dari anggotanya.
  2. Keputusan pembubaran organisasi harus diputuskan dan disetujui oleh 2/3 suara dari seluruh utusan yang hadir.

 

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN  DAN PENUTUP

 

PASAL 22

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Dasar FKADA ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar FKADA ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

PENUTUP

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga FKADA.
  2. Anggaran Dasar FKADA pertama kali disahkan oleh MUBES I FKADA di Bogor pada tanggal 06 Juni 1999 dan kemudian diubah dan disahkan dalam MUBES II FKADA yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 26 Juni 2001 dan disempurnakan oleh Tim Perumus Perbaikan AD/ART FKADA berdasarkan mandat Badan Pengurus Harian FKADA hasil MUBES III FKADA 2018  berdasarkan amanat Musyawarah Besar III yang diselenggarakan di Bogor tanggal 10 Mei 2018.

Ditetapkan dan disahkan di: Bogor

Pada tanggal: 10 Mei 2018

MUSYAWARAH BESAR III FKADA 2018

Pimpinan

 

(                      )                             (                  )                 (                             )

          Ketua                                  Sekretaris                         Anggota

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

FORUM KOMUNIKASI ALUMNI DAARUL ULUUM KAMPUS 2

 

BAB I

KEANGGOTAAN

 

Pasal 1

PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

  1. Setiap lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Daarul Uluum serta Angkatan pendahulunya secara langsung diterima menjadi Anggota Biasa FKADA.
  2. Penerimaan Anggota Biasa FKADA dilakukan oleh masing-masing Pengurus FKADA Angkatan dengan data yang diperoleh dari Angkatan yang
  3. Penerimaan Anggota Luar Biasa FKADA dilakukan melalui pengajuan surat permohonan kepada Pengurus FKADA Angkatan yang bersangkutan dengan melampirkan data yang diperlu­kan atau berdasarkan permintaan dari Pengurus FKADA Angkatan yang disetujui oleh yang bersangkutan.
  4. Pengangkatan Anggota Kehormatan:
    1. Pengangkatan Anggota Kehormatan FKADA dilakukan melalui ketetapan Pengurus FKADA Pusat atau
    2. Melalui ketetapan Pengurus FKADA Angkatan yang harus mendapat persetujuan dari Pengurus FKADA Pusat.
  5. Berhentinya keanggotaan FKADA dapat terjadi karena:
    1. Meninggal dunia
    2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
    3. Diberhentikan dari keanggotaan.
  6. Pemberhentian keanggotaan FKADA hanya dapat dilakukan melalui suatu rapat Pengurus FKADA Pusat yang melibatkan Pengurus FKADA Angkatan dan/atau FKADA Wilayah.
  7. Anggota yang diberhentikan diberi kesempatan membela diri di dalam forum Musyawarah Besar FKADA atau forum lain yang khusus dibentuk untuk maksud tersebut oleh Pengurus FKADA Pusat.

Pasal 2

HAK ANGGOTA

  1. Anggota Biasa FKADA berhak untuk :
    1. Menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan FKADA kepada Pengurus FKADA di semua jenjang atau tingkat kepengurusan sesuai dengan status asal keanggotaannya.
    2. Menghadiri dan mengikuti semua kegiatan organisasi FKADA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi FKADA.
    3. Memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi FKADA sesuai dengan status asal keanggotaannya.
    4. Meminta pertanggungjawaban Pengurus FKADA sesuai dengan tata cara dan saluran yang ditetapkan oleh organisasi FKADA.
  2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan FKADA mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa FKADA, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus FKADA di semua jenjang atau tingkat kepengurusan, tetapi dapat menjadi anggota Badan Pengurus FKADA.

 

 

 

Pasal 3

KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan FKADA berkewajiban:

  1. Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan semua ketentuan organisasi FKADA.
  2. Menjaga nama baik FKADA dan Pondok Pesantren Daarul Uluum.

 

BAB II

ORGANISASI

 

Pasal 4

PENGURUS FKADA PUSAT

Pengurus FKADA Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang merangkap sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian FKADA Pusat dan dipilih dalam Musyawarah Besar FKADA.

Pasal 5

SUSUNAN PENGURUS HARIAN FKADA PUSAT

 

  1. Badan Pengurus Harian FKADA Pusat ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum FKADA Pusat terpilih.
  2. Susunan Badan Pengurus Harian FKADA Pusat terdiri atas:
  3. Seorang Ketua Umum
  4. Sekurang-kurangnya seorang Wakil

Ketua

  1. Seorang Sekretaris Jenderal
  2. Sekurang-kurangnya seorang Sekretaris
  3. Seorang Bendahara Umum
  4. Sekurang-kurangnya seorang Bendahara
  5. Sekurang-kur­angnya seorang Ketua Bidang
  6. Ditambah Ketua-Ketua Pengurus FKADA Angkatan secara ex-­officio sebagai Wakil Ketua Pengurus FKADA Pusat.
  7. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus FKADA Pusat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Besar FKADA yang disahkan oleh Musyawarah Besar FKADA yang bersangkutan.

 

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS FKADA PUSAT

Hak dan kewajiban Pengurus FKADA Pusat adalah :

  1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja FKADA Pusat.
  2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja FKADA hasil Musyawarah Besar FKADA dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
  3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar FKADA .

 

 

Pasal 7

DEWAN PERTIMBANGAN FKADA PUSAT

  1. Anggota Dewan Pertimbangan FKADA Pusat terdiri atas:
  2. Tokoh-tokoh senior yang peduli terhadap FKADA dari masing-masing Angkatan yang diusulkan oleh Pengurus FKADA Angkatan dan disahkan dalam Musyawarah Besar FKADA.
  3. Mudir Pondok Pesantren Daarul Uuum Kampus 2 secara ex officio.
  4. Ketua Majelis Wali Santri.
  5. Ketua Dewan Pertimbangan FKADA Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Pertimbangan FKADA Pusat.

 

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PERTIMBANGAN FKADA PUSAT

 

  1. Memberikan saran-saran kepada Pengurus FKADA di semua jenjang atau tingkat kepengurusan.
  2. Melakukan telaah lebih mendalam atas semua kebijaksanaan eksternal Pengurus FKADA Pusat yang mengatasnamakan Alumni Daarul Uluum Kampus 2.
  3. Memberikan teguran kepada Pengurus FKADA Pusat, apabila kebijakan yang dilakukannya menyimpang dari ketentuan organisasi yang telah ditetap­kan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar FKADA.
  4. Mengundang Rapat Lengkap Pengurus FKADA Pusat.

 

Pasal 9

PENGURUS FKADA ANGKATAN

  1. Pengurus FKADA Angkatan dipimpin oleh seorang Ketua Angkatan yang dipilih oleh Musyawarah FKADA Angkatan yang bersangkutan.
  2. Susunan Pengurus Harian FKADA Angkatan ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum FKADA Angkatan terpilih dan terdiri dari :
  3. Seorang Ketua Angkatan
  4. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
  5. Seorang Sekretaris
  6. Seorang Bendahara
  7. Ketua-ketua Bidang
  8. Apabila dipandang perlu Pengurus FKADA Angkatan dapat membentuk satu satuan organisasi FKADA Angkatan yang bersifat khusus untuk setiap unit kerja tertentu. Penanggungjawab satuan organisasi FKADA Angkatan yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus FKADA Angkatan yang bersangkutan.
  9. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus FKADA Angkatan diatur dalam Tata Tertib Musyawarah FKADA Angkatan yang disahkan oleh Musyawarah FKADA Angkatan yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Besar FKADA.

 

 

 

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS FKADA ANGKATAN

 

Hak dan kewajiban Pengurus FKADA Angkatan adalah:

  1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja FKADA Angkatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Besar FKADA dan Pengurus FKADA Pusat.
  2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja FKADA Angkatan hasil Musyawarah FKADA Angkatan dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
  3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetap­kan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar FKADA dan Musyawarah FKADA Angkatan.

 

Pasal 11

PENGURUS FKADA WILAYAH

  1. Pengurus FKADA Wilayah dipimpin oleh seorang Ketua Wilayah yang dipilih oleh Musyawarah FKADA Wilayah yang bersangkutan.
  2. Susunan Pengurus Harian FKADA Wilayah ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum FKADA Wilayah terpilih dan terdiri dari:
  3. Seorang Ketua
  4. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua
  5. Seorang Sekretaris
  6. Seorang Bendahara
  7. Ketua-ketua Bidang.
  8. Apabila dipandang perlu Pengurus FKADA Wilayah dapat membentuk satu satuan organisasi FKADA Wilayah yang bersifat khusus pada setiap Kabupaten/kota. Penanggungjawab satuan organisasi FKADA Wilayah yang bersifat khusus tersebut menjadi Anggota Pleno dari Pengurus FKADA Wilayah yang bersangkutan.
  9. Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus FKADA Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah FKADA Wilayah yang disahkan oleh Musyawarah FKADA Wilayah yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Besar FKADA.

 

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS FKADA WILAYAH

 

Hak dan kewajiban Pengurus FKADA Wilayah adalah:

  1. Menetapkan ketentuan dan kebijakan organisasi untuk menunjang pelaksanaan program kerja FKADA Wilayah yang tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Besar FKADA dan Pengurus FKADA Pusat.
  2. Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja FKADA Wilayah hasil Musyawarah FKADA Wilayah dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan nyata.
  3. Mematuhi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan ketentuan organisasi yang telah ditetap­kan dan diamanatkan dalam Musyawarah Besar FKADA dan Musyawarah FKADA Wilayah.

 

 

 

 

BAB III

 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

 

Pasal 13

KEUANGAN

 

  1. Ketentuan tentang besarnya uang iuran ditetapkan oleh Pengurus Harian FKADA.
  2. Ketentuan Iuran Per Alumni Minimal Rp. 10.000/bln.
  3. Uang iuran dipungut dan dikelola oleh Pengurus FKADA Pusat.
  4. Besarnya uang iuran yang harus dikirimkan ke Pengurus FKADA Pusat.
  5. Untuk kepentingan organisasi FKADA, Pengurus FKADA dapat membentuk badan usaha yang bertanggungjawab kepada Pengurus FKADA yang bersangkutan.

 

Pasal 14

KEKAYAAN

 

Apabila organisasi FKADA dibubarkan, maka segala aset kekayaan yang dimiliki oleh FKADA diserahkan kepada Pondok Pesantren Daarul Uluum Kampus 2.

 

BAB IV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

 

Pasal 15

MUSYAWARAH BESAR FKADA

  1. Musyawarah Besar FKADA diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Pusat.
  2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Pusat.
  3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah Besar FKADA selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus FKADA Pusat yang diatur dalam Anggaran Dasar FKADA berakhir.
  4. Utusan FKADA Angkatan dan utusan FKADA Wilayah yang menghadiri Musyawarah Besar FKADA ditunjuk dalam suatu rapat Pengurus FKADA yang bersangkutan.
  5. Jumlah Utusan yang mempunyai Hak Suara
  6. Utusan yang mempunyai Hak Suara dari FKADA Angkatan ditentukan secara proposional dari jumlah Lulusan setiap Angkatan yang bersangkutan.
  • 1 – 10 :    1 Utusan/Suara
  • 1 – 20 :   2 Utusan/Suara
  • 20 – 50 :   5 Utusan/Suara
  • > 50          :    9 Utusan/Suara.
  1. Utusan FKADA Wilayah yang mempunyai hak suara adalah 3 orang (3 suara).
  2. Utusan FKADA Pusat yang mempunyai Hak Suara adalah sebanyak jumlah suara terbanyak FKADA Angkatan.
  3. Pengurus FKADA Pusat melalui Panitia Pelaksana berwenang untuk menentukan jumlah Peserta Peninjau dari setiap Pengurus FKADA di semua jenjang/tingkat kepengurusan dan Peserta Peninjau yang khusus diundang untuk Musyawarah Besar FKADA tersebut.
  1. Musyawarah Besar FKADA hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 jumlah seluruh utusan dengan mandat penuh dari Pengurus FKADA Angkatan ditambah dengan 1/2 jumlah seluruh utusan.
  2. Apabila sampai waktu pembukaan Musyawarah Besar FKADA, jumlah utusan yang hadir tidak mencapai syarat kesahan, maka Musyawarah Besar FKADA diundur sampai waktu yang disepakati bersama dan setelah itu Musyawarah Besar FKADA dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah utusan yang hadir.
  3. Semua keputusan yang diambil dalam Musyawarah Besar FKADA didasarkan atas azas musyawarah untuk mufakat.
  4. Bila sidang menetapkan untuk mengadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  5. Musyawarah Kerja Besar diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan.

 

Pasal 16

MUSYAWARAH FKADA ANGKATAN

 

  1. Musyawarah FKADA Angkatan diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Angkatan.
  2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Angkatan.
  3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah FKADA Angkatan selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus FKADA Angkatan yang diatur dalam Anggaran Dasar FKADA berakhir.
  4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah FKADA Angkatan ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FKADA Pusat dan /dalam Musyawarah FKADA Angkatan yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Besar FKADA.
  5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah FKADA Angkatan dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah FKADA Angkatan tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus FKADA Pusat.

Pasal 17

MUSYAWARAH FKADA WILAYAH

 

  1. Musyawarah FKADA Wilayah diselenggarakan oleh sebuah Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Wilayah tersebut.
  2. Untuk mempersiapkan materi persidangan dan kelancaran jalannya persidangan dapat dibentuk sebuah Panitia Pengarah yang dibentuk oleh Pengurus FKADA Wilayah.
  3. Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musyawarah FKADA Wilayah selambat-lambatnya dibentuk 6 (enam) bulan sebelum masa bakti dari Pengurus FKADA Wilayah yang diatur dalam Anggaran Dasar FKADA berakhir.
  4. Jumlah Utusan, Hak Suara dan kesahan serta tata-cara pelaksanaan Musyawarah FKADA Wilayah ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga FKADA Wilayah dan/atau dalam Musyawarah FKADA Wilayah yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah disahkan oleh Musyawarah Besar FKADA.
  5. Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) bulan setelah Musyawarah FKADA Wilayah dilaksanakan maka semua hasil dari Musyawarah FKADA Wilayah tersebut sudah harus dilaporkan kepada Pengurus FKADA Pusat.

 

 

 

 

Pasal 18

RAPAT-RAPAT

  1. Rapat-rapat rutin FKADA:
  2. Rapat FKADA dianggap sah bila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah Peserta yang diundang.
  3. Apabila sampai waktu dimulainya rapat persidangan, jumlah peserta yang hadir tidak mencapai syarat kesahannya, maka rapat FKADA diundur sampai waktu yang disepakati bersama, dan setelah itu rapat FKADA dapat diteruskan dan dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah peserta yang hadir.
  4. Rapat-rapat khusus Pengurus FKADA Pusat
  5. Rapat-rapat khusus Pengurus FKADA Pusat untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat external mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni UI akan dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah seluruh Pengurus FKADA Angkatan.
  6. Dalam hal mendesak atau luar biasa dimana rapat-rapat ini tidak mungkin diadakan maka maksimal 2 X 24 Jam setelah Pengurus FKADA Pusat mengeluarkan keputusan yang bersifat eksternal mengenai suatu sikap atau pernyataan yang mengatasnamakan Alumni Daarul Uluum, rapat khusus ini harus segera diadakan untuk menjelaskan keputusan yang telah diambil tersebut.
  7. Keputusan rapat-rapat FKADA diambil secara musyawarah dan mufakat, tetapi apabila tidak berhasil keputusan rapat diambil atas dasar suara terbanyak.
  8. Keputusan mengenai pemilihan dan atau pembahasan yang berkaitan dengan pemberian sanksi kepada seorang anggota diambil secara bebas dan rahasia.

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

 

Pasal 19

KETENTUAN PERALIHAN

Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga FKADA ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang pernah ada dan bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Rumah Tangga FKADA ini dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 20

PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga FKADA ini terakhir disempurnakan dalam MUBES III FKADA 2018 yang diselenggarakan di Bogor tanggal 10 Mei 2018.

Ditetapkan dan disahkan di: Bogor

Pada tanggal: 10 Mei 2018

 

MUSYAWARAH BESAR III FKADA 2018